Misteri Supersemar yang Super Samar

Hari Ini 11 Maret 2022, 56 Tahun yang lalu tepatnya 11 Maret 1966 Surat Perintah Sebelas Maret atau yang kita kenal dengan SUPERSEMAR yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan diberikan kepada Letjend. Soeharto pada saat itu.

Terbitnya surat ini bersamaan dengan carut-marutnya situasi politik indonesia, ketika usai terjadi suatu huru-hara peristiwa gerakan 30 September (G30S) yang menyeret nama Partai Komunis Indonesia (PKI) pada saat itu. Terbitnya surat ini pula merupakan suatu keuntungan bagi Soeharto, karena dengan ini dapat meligitimasi Soeharto untuk naik tahta menjadi Presiden dan menggeser Soekarno dari posisinya.

Supersemar sangatlah Kontroversial. Surat perintah ini menyimpan misteri yang harus diketahui oleh Bangsa Indonesia, dari keselurhan versi yang ada terdapat empat versi Supersemar yang disimpan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keempat versi ini berasal dari tiga instansi yang berbeda. Versi pertama dari Akademi Kebangsaan, versi kedua dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, dan dua versi selanjutnya dari Sekretariat Negara (Setneg). Versi Supersemar dari Puspen TNI AD-lah yang menjadi acuan dan pegangan selama pemerintahan Orde Baru.

Keberadaan Naskah Otentik Supersemar hingga saat ini masih sangat samar dan terus dipertanyakan, tidak ada pihak yang bisa mengungkap akan kebenaran "Surat Sakti" ini, kesan dari surat perintah ini sarat akan kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu pada saat itu. Terlebih dari itu, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dengan jelas dan gamblang isi dari Surat Perintah Sebelas Maret adalah Mandat dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk menjaga Ketertiban dan Kemanan, bukan "Transfer Authority" atau Pelimpahan Kekuasaan. Belum lagi kesalahan-kesalahan Letnan Jenderal Soeharto dalam mengartikan penerapan Supersemar setelah menerima surat tersebut.

Berbagai kesaksian mengenai Supersemar, mengungkap bahwa proses penyusunan surat perintah ini bukanlah murni keinginan Sukarno. Letnan Satu Sukardjo Wilardjito sebagai Pengawal Presiden, menyatakan bahwa pada saat kejadian, Brig Jenderal M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu, sementara itu Brigadir Jenderal Maraden Panggabean dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat menodongkan pistol ke arah Presiden Sukarno seraya memaksa agar beliau meneken surat tersebut. Menurut Lettu Sukardjo, itulah Surat Perintah Sebelas Maret yang tidak jelas apa isinya.

A.M Hanafi dalam buku A.M Hanafi Menggugat Kudeta Suharto, membantah kesaksian Letnan satu Sukardjo Wilardjito terkait kehadiran Brigadir Jenderal Panggabean dan Brigadir Jenderal Basuki Rachmat. A.M Hanafi juga mengatakan bahwa tidak ada penodongan pistol terhadap Sukarno, hanya saja kala itu istana sudah dikelilingi oleh tank dan demonstran, sehingga membuat Sukarno menandatangani surat yang ternyata merupakan cikal bakal lahirnya Supersemar.

Simpangsiur keberadaan Supersemar yang asli mengindikasikan bahwa kudeta memang sengaja dirancang dengan sangat cermat dan rapi oleh Soeharto.
Lemahnya sistem Pengarsipan Nasional yang dimiliki Negara, dimanfaatkan oleh Soeharto dengan mengeluarkan tiga versi naskah Supersemar untuk menutupi kebenaran soal isi dan bagaimana ia mendapatkannya untuk mengkudeta Soekarno. Sementara naskah aslinya diyakini banyak pihak disimpan sendiri oleh Soeharto.

Tak butuh waktu lama setelah terbitnya Supersemar, kepemimpinan Soekarno menurun dan Sang Letnan Jenderal semakin populer. Pemerintahan di Dominasi oleh Militer daripada Warga Sipil. Soeharto dilantik sebagai Presiden sementara Republik Indonesia Pada 12 Maret 1967 dan pada 26 Maret 1968, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia, resmi menggantikan Soekarno.